Jokowi Dituding Menyalahgunakan Anggaran Negara, TKN Angkat Bicara

by


SURATKABAR.ID – team hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan modus vote buying dengan menyalahgunakan anggaran negara. Mereka berpendapat, tujuannya untuk mempengaruhi preferensi pilihan penerima manfaat langsung atau tak langsung dari program-program itu.

Penyalahgunaaan anggaran negara yang dipermasalahkan team hukum BPN seperti menaikkan gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri Rp 2,61 triliun, menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal Rp 40 triliun. Penyalahgunaan juga disebut-sebut dilakukan dengan menaikan gaji perangkat desa sekitar Rp 114 miliar, menaikkan dana keluaran Rp 3 triliun, mencairkan dana bansos Rp 15,1 triliun, menaikkan dan mempercepat penerimaah PKH Rp 34,4 triliun, menyiapkan skema rumah DP 0 persen untuk ASN dan Polri Rp 500 milyar.

Menanggapi hal itu, team Kampanye Nasional (TKN) mengungkapkan bahwa kebijakan Jokowi soal kenaikan gaji PNS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan para abdi negara.

“Selama pemerintahan Jokowi, PNS & TNI/POLRI tak mengalami kenaikan gaji mereka kecuali di akhir pemerintahan Jokowi ini,” kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Jumat (14/6/2019), dikutip dari republika.co.id.

Ia juga mengatakan bahwa kenaikan gaji itu ternyata tak mempunyai dampak elektoral bagi Jokowi. Ace memebeberkan perihal hasil survei dan exit poll yang dilakukan telah menemukan bila sebagian besar aparatur sipil negara tak memilih paslon 01.

Lebih lanjut, politisi dari Partai Golkar itu mengatakan bahwa rencana kenaikan gaji telah diutarakan pada 2018 dalam Pidato Nota Anggaran Presiden di DPR. Artinya, ia mengatakan, rencana kenaikan gaji itu telah dianggarkan sejak tahun sebelumnya.

“Penting untuk dikenal bahwa TNI/POLRI itu tak mempunyai hak suara dalam Pemilu. Sehingga soal kenaikan gaji TNI/POLRI ini bukan untuk kepentingan elektoral, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI itu.



Sumber : SuratKabar.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *