Rapor Merah Jokowi di Neraca Perdagangan: Terburuk Sepanjang Sejarah

by


SURATKABAR.ID – Neraca Perdagangan Indonesia berada di posisi paling buruk sepanjang tahun 2018. Pada periode Januari-November 2018, defisit perdagangan tercatat mencapai angka USD 7,51 miliar. Ekonom Senior Faisal Basri menilai kinerja Neraca Perdagangan 2018 ialah yang paling buruk sejak Indonesia merdeka.

“Sejak merdeka, defisit perdagangan hanya 7 kali. Tahun 2018 defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah,” cuit Faisal Basri melalui akun Twitter miliknya, seperti yang dikutip Kumparan.com, pada Kamis (10/1/2019).

Berdasar data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Perdagangan (Kemenag), tercatat Indonesia mengalami 6 kali defisit selama periode 1945-2018. Dan benar apa yang dikatakan Faisal, perdagangan tahun 2018 yang terparah.

Ada perbedaan soal berapa kali neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit antara hitungan Faisal dengan telaah team Kumparan, dikarenakan ada ketidaklengkapan data. Data neraca perdagangan tak dipublikasikan tiap tahun pada rentang 1945 hingga 1973.

Kumparan memperoleh data neraca perdagangan dari tahun 1945, 1955, 1965, 1968, dan 1973. Baru mulai tahun 1975 data normal mulai dipublikasikan tiap tahun. Dan dari empat kali defisit neraca perdagangan dalam satu dekade terakhir, angka defisit paling buruk terjadi di masa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), yakni pada 2019 (Data Januari-November).

Baca Juga: Ketika Jokowi Dianugerahi Rapor Merah dari Komnas HAM

Terkait hal itu, pemerintah tak mencoba menutupi kebenaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, hal itu seharusnya tak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, masyarakat semestinya melihat dari sisi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) tahun lalu yang diprediksi masih jauh lebih baik ketimbang tahun 2014.

“Memang telah keluar (datanya)? Coba lihat tahun 2015, 2014. (Tahun )2014 kamu tahu berapa defisit transaksi berjalan? Jangan digede-gedein,” tukas Darmin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, pada Rabu (8/1) lalu.

Sementara itu, menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai defisit perdagangan pada tahun 2018 banyak dipengaruhi tingginya impor barang modal. Menurutnya, impor barang modal seperti mesin dan peralatan listrik tak perlu dipermasalahkan, mengingat segala itu digunakan untuk hal-hal produktif.

“Kita sebenarnya defisit atau meningkatnya impor dampak barang modal. Itu positif, semestinya disikapi positif jangan hanya melihat ekspor dikurangi impornya saja. Tetapi juga dilihat investasi yang kemudian baru dinikmati nanti dalam beberapa tahun ke depan. Ini yang kita sikapi,” ujar Enggar,

bila merujuk data dari BPS, impor barang modal seperti mesin dan peralatan listrik memang naik sebesar 22,2 persen. Yakni dari USD 7,139 miliar pada periode Januari-November 2017 menjadi USD 9,125 miliar pada periode yang sama di tahun 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan kenaikan defisit perdagangan pada periode Januari-November 2018 dipengaruhi oleh dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS_ dengan China.

“karena political judgement atau pun karena adanya trade war dengan AS kita juga semestinya melihat berbagai komoditas yang pasarnya sensitif terhadap isu-isu nonekonomi jadi penghambat dari ekspor kita,” tutur Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Senin (17/12) lalu.

Defisit 2018 Dipicu Naiknya Impor Migas dan Baja

Sementara itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menjelaskan buruknya kinerja Neraca Perdagangan Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, ia menyebut impor BBM naik secara signifikan lantaran harga minyak dunia sempat menyentuh level tertinggi, yakni di USD 70-80 per barel terhitung dari April hingga pertengahan November 2018.

Harga itu dinilai paling tinggi sejak harga minyak dunia mulai anjlok pada 2014. Harga minyak dunia seperti Brent pada 2018 mulai turun hingga berada di kisaran USD 50-55 per barel. Sementara itu, impor migas tercatat naik 28,87 persen year-on-year (yoy).

“Seiring harga minyak tahun 2018 sempat menyentuh USD 75 per barel tertinggi sejak 2014. Defisit  migas juga disebabkan produksi minyak dalam negeri selalu meleset dari target lifting,” jelasnya.

Pemerintah dan BUMN juga turut berkontribusi besar atas naiknya laju impor bahan baku dan barang modal pada proyek infrastruktur. Selain itu, laju impor juga didorong oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 perihal Ketentuan Impor Besi dan Baja. Akibatnya, impor besi dan baja pun meningkat drastis hingga 27,81 persen pada periode Januari-November 2018.

“Pengawasan impor besi baja jadi post border relatif longgar. Impor besi baja di data BPS Januari-November naik 27,81 persen yoy. Nilainya tembus USD 9,125 miliar. Baja China juga gunakan permainan dumping, sehingga harganya relatif murah di pasar Indonesia,” ungkapnya lebih lanjut.

Ia menambahkan, minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang yaitu komoditi ekspor unggulan Indonesia terpukul sepanjang tahun 2018. Selain proteksi yang datang dari pasar AS, Eropa, dan India, produk CPO Indonesia juga mengalami dampak penurunan harga. Proteksi dan penurunan harga itu kemudian memicu skor ekspor sawit (nonmigas) menurun sebanyak 10,82 persen.

“Padahal CPO kontribusinya cukup besar terhadap total ekspor nonmigas. Harga CPO ambruk kinerja ekspor loyo. Di semester kedua, efek perang dagang mulai berimbas ke ekspor komoditas lain karena China kurangi permintaan bahan baku,” pungkas Bhima.



Sumber : SuratKabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *